Anggota Dewan

No images

Login Anggota



Total Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini :123
mod_vvisit_counterKemarin :264
mod_vvisit_counterMinggu Ini :1717
mod_vvisit_counterBulan Ini :4075
mod_vvisit_counterTotal :762719

Team Support

Team Support:

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS RAKYAT PAPUA

 

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

   PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR  5 TAHUN 2005

TENTANG

                                                                                    

PEMBENTUKAN,  SUSUNAN  ORGANISASI  DAN TATAKERJA SEKRETARIAT

MAJELIS  RAKYAT PAPUA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

      GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

 

   

Menimbang :      a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua           

                            sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Taun 2004 tentang Majelis Rakyat

                            Papua dan PeratUran Daerah Provinsi Papua nomor 4 Tahun 2005 , dipandang perlu membentuk Susunan

                            Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pelayanan administrasi 

                            kepada Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua;

                         b. bahwa untuk maksud  tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan  Daerah  Provinsi Papua.

 

Mengingat  :      1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

                            kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran

                            Negara Nomor 2907);

 

                                               2.   Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974

                             Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

                             43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

 

                        3.    Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2001  tentang   Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

                             Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

 

4.                                                      4Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran    

                                   Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);                                                

 

5.                                                       5.     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 

                                   125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

                                   Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan

                                   Lembaran Negara Nomor 4493);

          

2.                               6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

                                  Pemerintah    Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

 

3                                7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Tahun 2004  

                                  Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4461);

 

4.                                                      8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian  

Ke                              Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran  

                                  Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 

                                  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);

 

                              9.   Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat 

                                  Papua (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :               PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATAKERJA SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA.

 

                      BAB  I

                       KETENTUAN UMUM

                        Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.      Provinsi Papua  adalah Propinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan      Republik Indonesia;

2.       Pemerintah Provinsi adalah  Pemerintah Provinsi Papua;

3.       Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;

4.      Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   Provinsi Papua;

5.      Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP  adalah  representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama;

6.      Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua;

7.       Sekretariat  Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat Sekretariat MRP adalah unsur pendukung MRP yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas membantu MRP dalam meyelenggarakan tugas dan kewenangannya;

8.      Sekretaris Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat Sekretaris MRP  ialah pejabat yang memimpin Sekretariat MRP yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MRP;

9.      Kelompok Kerja Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat  Kelompok Kerja MRP  adalah kelompok  kerja  adat, kelompok kerja  perempuan dan kelompok kerja agama pada MRP;

10.   Bagian-bagian  adalah  Bagian- bagian pada Sekretariat MRP;

11.  Sub Bagian- sub bagian  adalah Sub Bagian-sub bagian  pada  Sekretariat MRP; 

12.   Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat MRP.

BAB II

PEMBENTUKAN,  KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

Pasal 2

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Mejelis Rakyat Papua.

 

Pasal 3

 

(1)    Sekretariat MRP merupakan unsur staf  yang berada di bawah dan  bertanggung jawab kepada  Pimpinan MRP.

(2)    Sekretariat MRP dipimpin oleh seorang Sekretaris yang  berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MRP dan secara administratif dibina oleh SEKDA.

 

Pasal 4

Sekretariat MRP   mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota MRP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

 

Pasal  5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat MRP  mempunyai fungsi :

a.       fasilitasi rapat-rapat Anggota MRP;

b.       pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota MRP;

c.       pengelolaan tata usaha MRP;

d.       pengelolaan ketatausahaan Sekretariat MRP.                       

 

 

BAB III SUSUNAN ???./4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

BAB III

 

SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal 6

 

(1)    Sekretariat MRP, terdiri atas  :

a.       Sekretaris MRP;

b.       Bagian  Administrasi Pelayanan Majelis dan  Persidangan terdiri atas :

1.        Sub Bagian  Pelayanan  Kelompok  Kerja Majelis ;

2.        Sub Bagian  Persidangan.

c.       Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum terdiri atas :

1.        Sub Bagian  Hubungan Masyarakat dan Protokol;

2.        Sub Bagian Umum.

 

d.       Bagian Keuangan, terdiri atas :

1.        Sub Bagian Anggaran , Pembukuan dan Verifikasi;

2.        Sub Bagian Pembayaran.

 

(2)  Bagan  Struktur  Organisasi Sekretariat MRP sebagaimana  tercantum dalam Lampiran, merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

Pasal  7

 

Di lingkungan Sekretariat MRP dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB IV

 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretaris  MRP 

                      Pasal  8

Sekretaris MRP mempunyai tugas membantu MRP dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Bagian Kedua

Bagian-bagian

 Paragraf 1

Bagian Administrasi Pelayanan Majelis  dan Persidangan

Pasal 9

Bagian Administrasi Pelayanan Majelis dan Persidangan mempunyai tugas pokok :

a.       melaksanakan pelayanan administrasi bagi kelompok kerja adat, kelompok kerja perempuan dan kelompok kerja agama;

  b. melakukan ????./5

 

- 5 -

 

a.       melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana  persidangan, tatalaksana  dan pembuatan risalah rapat, perundang-undangan, kepustakaan dan bahan-bahan bagi Anggota-anggota  MRP dalam melaksanakan  tugas dan kewenangan MRP.

 

Pasal 10

 

(1)          Sub Bagian Pelayanan  Kelompok Kerja Majelis  mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan  pelayanan  administrasi  kantor bagi  anggota kelompok kerja majelis dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

(2)          Sub Bagian  Persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana  persidangan, tatalaksana  dan pembuatan risalah rapat, perundang-undangan, kepustakaan dan bahan-bahan rapat dan tata ruang sidang.

 

Paragraf  2

Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum

 

Pasal  11

 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum  mempunyai tugas pokok   melaksanakan    keprotokolan, publikasi dan dokumentasi serta perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota MRP, tata usaha, perlengkapan, kepegawaian, arsip, pengamanan  urusan dalam dan urusan umum lainnya.

 

Pasal 12

 

(1)       Sub Bagian  Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan  keprotokolan, publikasi dan dokumentasi serta perjalanan dinas Pimpinan, Anggota, Sekretaris dan tamu.

(2)       Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pengelolaan urusan administrasi, surat-menyurat, arsip,  perlengkapan, pengamanan urusan dalam, kepegawaian dan tata usaha umum lainnya.

 

Paragraf  3

Bagian Keuangan

 

Pasal  13 

                              Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok  mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan anggaran, 

                              melakukan pembayaran, pembukuan     dan verifikasi keuangan.

 

                  Pasal 14 

(1)         Sub Bagian Anggaran,  Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan anggaran dan penatausahaan    keuangan   pada Sekretariat MRP.

(2)         Sub Bagian Pembayaran mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan pelaksanaan penatausahaan administrasi pembayaran,   dan pertanggungjawaban pembayaran.

  

BAB V KELOMPOK ????./6

 - 6 -

 BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 15 

Kelompok Jabatan  Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis   sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Pasal 16

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas  sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

(2)    Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh  Gubernur  dan bertanggung jawab kepada SEKDA. Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat MRP bertanggungjawab kepada Sekretaris MRP.

(3)    Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)    Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VI

T A T A  K E R J A

 Pasal 17

(1)    Dalam melaksanakan tugasnya , Sekretaris MRP, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian  wajib  menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok  masing-masing.

(2)    Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat MRP  wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3)    Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

(4)    Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.

(5)    Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan pembinaan kepada bawahan.

(6)    Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7)    Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat dinas berkala.

(8)    Dalam  hal Sekretaris MRP berhalangan menjalankan tugas maka  dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian yang lebih senior untuk melaksanakan tugas  Sekretariat MRP.

 

Pasal 8 ?????./7 

- 7 -

 Pasal 18 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat MRP  dapat mendelegasikan kewenangan?kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

 Pasal 19 

(1)          Sekretaris MRP adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari  Pimpinan MRP.

(2)          Kepala Bagian diangkat  dan diberhentikan  Gubernur  atas usul  Sekretaris MRP.

(3)          Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh  Gubernur  atas usul Sekretaris MRP.

(4)          Mutasi  Pegawai Negeri Sipil lainnya  dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VIII

ESELONISASI  DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 20

Eselonisasi dalam jabatan struktural terdiri atas :

a.       Sekretaris MRP, eselon II. a;

b.       Kepala Bagian, eselon  III. a.

c.       Kepala Sub Bagian, eselon IV.a.

BAB IX

P E M B I A Y A A N

Pasal 21  

Pembiayaan Sekretariat MRP bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB  X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  22

(1)     Untuk pertama kali Sekretaris MRP diangkat oleh Gubernur tanpa pertimbangan Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

(2)     Hal-hal yang belum diatur dalam  Peraturan Daerah ini  sepanjang teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

Pasal 23 ?????/8

- 8 -

Pasal  23

 Peraturan Daerah ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua 

 

Ditetapkan di   Jayapura

pada tanggal    12 September 2005

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Dr. J.P. SOLOSSA, Drs., M.Si

  

Diundangkan di Jayapura

pada tanggal 13 September 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

                        PAPUA

                          TTD

       ANDI BASO BASSALENG

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA

TAHUN 2005 NOMOR5 8

 

                                                                     Untuk salinan yang sah sesuai

                                                                                 dengan aslinya

                                                            AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

                                                                          KEPALA BIRO HUKUM

 

                                                                            ROSINA UPESSY, SH

 

 

- 1 -

-           

 

PENJELASAN

 

ATAS

 

  PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

 

NOMOR    5   TAHUN 2005

 

TENTANG

                                                                                        

PEMBENTUKAN, SUSUNAN  ORGANISASI  DAN   TATAKERJA SEKRETARIAT

MAJELIS RAKYAT PAPUA   

                                                                 

I.    UMUM

 

                       

                  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana   diamanatkan  dalam Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, perlu dibentuk perangkat kelembagaan Sekretariat MRP Provinsi Papua  yang bertugas membantu alat kelengkapan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

Pemerintah Provinsi Papua  menyusun Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua sebagaimana diamanatkan dalam pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah Nomor  54 Tahun 2004 dan Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2008/SJ  tanggal 10 Agustus 2005 tentang Penataan Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Rakyat Papua dan Persetujuan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor : B.1243/M.PAN/6/2005 tanggal 30 Juli 2005 tentang Penataan Struktur Organisasi Sekretariat Mejelis Rakyat Papua,   yang bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota Majelis dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

 

Pejabat struktural dan non struktural adalah dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugasnya para pejabat Sekretariat hanya memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota Majelis Rakyat Papua.

 

II.      PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 2       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 3       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 4       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 5       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 6       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 7       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 8 ????./2

 Pasal 8       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 9       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 10       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 11        

         Cukup Jelas.

 

Pasal 12       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 13       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 14      

         Cukup Jelas.

 

Pasal 15       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 16      

         Cukup Jelas.

 

Pasal 17      

         Cukup Jelas.

 

Pasal 18       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 19       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 20       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 21       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 22       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 21       

         Cukup Jelas.

 

Pasal 22       

         Cukup Jelas.

              

               Pasal 23      

         Cukup Jelas.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 8       

         Cukup Jelas.

Pasal 9       

         Cukup Jelas.

Pasal 1       

         Cukup Jelas.

Pasal 10       

         Cukup Jelas.

Pasal 11        

         Cukup Jelas.

Pasal 12       

         Cukup Jelas.

Pasal 13       

         Cukup Jelas.

Pasal 14      

         Cukup Jelas.

Pasal 15       

         Cukup Jelas.

Pasal 16      

         Cukup Jelas.

Pasal 17      

         Cukup Jelas.

Pasal 18       

 

 

 SUMBER BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA

 

bottom

Baik dilihat dengan Firefox resolusi:1024x768-Power by: humas@dprp.go.id